Berita

Penataan PPPK paruh waktu merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menyelesaikan isu tenaga non-ASN  yang bertujuan memberikan status kepegawaian yang lebih jelas bagi mereka yang selama ini bekerja di instansi pemerintah tanpa status ASN. 

Senin, 19 Agustus 2025 Pemkab. Purwakarta melaksanakan Rapat Teknis Persiapan Pengusulan PPPK Paruh Waktu yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta, Inspektorat Daerah, BKAD, BAPERIDA, BKPSDM, dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.

Mekanisme pengangkatan PPPK Paruh Waktu diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KepmenpanRB) Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu. Berdasarkan peraturan ini, pegawai non-ASN yang sudah terdaftar dalam basis data Badan Kepegawaian Negara (BKN) dapat diusulkan menjadi PPPK Paruh Waktu dengan masa kerja yang dapat diperpanjang hingga batas usia pensiun, selain itu PPPK Paruh Waktu dapat diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu, berdasarkan pertimbangan ketersediaan anggaran dan hasil evaluasi kinerja.

Penetapan status PPPK Paruh Waktu diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) ke Kepala BKN yang mencakup Tenaga Pendidik, Tenaga Kesehatan, dan Tenaga Teknis. Roedi Hartono, S.Sos.,M.AP, Analis Kebijakan Ahli Madya, menyampaikan "penentuan nomenklatur jabatan yang disesuaikan kondisi eksisting non-ASN, baik dari segi jumlah, latar belakang pendidikan, dan pengalaman kerja dapat menjadi langkah awal yang perlu dipersiapkan dalam pengusulan PPPK Paruh Waktu".

Secara keseluruhan, penataan PPPK paruh waktu ini menjadi solusi penting untuk memberikan kepastian hukum dan status kepegawaian yang jelas bagi tenaga non_ASN di Kabupaten Purwakarta, sekaligus memastikan tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. Adapun proses dan tahapan usulan penetapan kebutuhan oleh instansi hingga ditetapkannya NI Paruh Waktu ditargetkan selesai pada September 2025. Hal tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang ASN terbaru yang menargetkan penataan pegawai non-ASN selesai pada akhir 2025.