Berita

Indeks Pelayanan Publik atau IPP menjadi indikator utama keberhasilan reformasi birokrasi karena menunjukkan secara konkret bagaimana kualitas pelayanan publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Reformasi birokrasi bertujuan menciptakan birokrasi yang profesional dan efektif, dan IPP menjadi salah satu tolok ukur untuk mengukur keberhasilan penciptaan birokrasi yang profesional dan efektif.

Pentingnya Indeks Pelayanan Publik dalam reformasi birokrasi mencakup, antra lain :

1. Mengukur dampak nyata. IPP mengukur seberapa baik pemerintah memberikan pelayanan (kemudahan, kecepatan proses, proses yang sederhana, dan biaya yang murah) yang dirasakan masyarakat, sehingga memberikan bukti langsung tentang manfaat perubahan yang dilakukan.
2. Meningkatkan kepercayaan. Pelayanan publik yang berkualitas akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
3. Mendorong perbaikan. IPP memberikan data sistematis untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelayanan publik, yang kemudian digunakan untuk mendorong perbaikan berkelanjutan.
4. Menjadi komponen evaluasi. Penilaian kinerja reformasi birokrasi (seperti dalam Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik/PEKPPP) secara eksplisit memasukkan IPP sebagai salah satu komponennya. 

Secara umum, IPP diukur berdasarkan berbagai aspek, antara lain kebijakan pelayanan, profesionalisme sumber daya manusia, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi pelayanan. Maka dari itu, Rabu 29 Oktober 2025, Any Daningsih, S.I.P. sebagai perwakilan Bagian Organisasi Setda Kab Purwakarta bersama Biro Organisasi Setda Prov Jabar selaku pengelola SURABI 3.0 melaksanakan pendampingan Pengisian Indeks Pelayanan Publik (IPP) demi memperoleh hasil yang lebih nyata berdasarkan data pengisian IPP yang akurat.